BANTEN, IP – Aliansi yang tergabung LSM, Ormas dan Perkumpulan Media serta para Aktivis yang tergabung dalam Aliansi PAMUNGKAS Banten, tak puas dengan pernyataan kepala Dinas BPKAD Provinsi Banten perihal dugaan aset kendaraan yang selama ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak adanya pemeliharaan sehingga rusak berat.
Sebelumnya Aliansi Pamungkas mengadakan unjuk rasa dan melakukan orasi di depan kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) karena diduga lalainya pemerintah Provinsi Banten dalam merawat serta mengawasi aset Barang Milik Negara Daerah (BMND) Banten, salah satunya kendaraan operasional dinas yang menelan anggaran triliunan rupiah.
“Kami meminta Pj Gubernur Banten Serta Kadis BPKAD transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat soal penggunaan anggaran yang bersumber dari hasil pajak masyarakat Banten,” terang Babay, koordinator aksi dalam orasinya.
Massa juga menduga hilangnya ratusan kendaraan dan juga ditemukanya kendaraan yang rusak berat akibat kurangnya perawatan secara berkala, sehingga diduga kuat merugikan uang Negara.
“Harus diingat juga bahwa pengadaan belanja kendaraan tersebut menggunakan uang negara yaitu dari hasil pajak rakyat Banten tiap tahunnya. Akan tetapi para perangkat daerah Provinsi Banten diduga tidak becus mengelola uang APBD dan APBN. Contoh kecil dalam merawat kendaraan yang sekarang dipersoalkan yang mestinya dijaga supaya awet dan tidak rusak berat,” tegasnya.
Disisi lain, Rasidi Ketua DPK KARABEN RI Kota Serang, juga mengomentari adanya aset yang dikelola Perangkat Daerah Provinsi Banten tidak diketahui keberadaannya.
“Kami sebagai masyarakat Banten merasa sangat dirugikan dengan adanya aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya/ hilang. Harusnya perangkat daerah merawatnya dan tidak seenaknya memakai kendaraan itu seolah tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Karena Itu hasil Pajak rakyat Banten,” jelas Rasidi.
Disela-sela orasi, perwakilan aksi melakukan pertemuan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.
Dari hasil pertemuan, maasa tidak puas dengan jawaban BPKAD yang seolah-olah hanya menyampaikan regulasi dan teknis dalam penelusuran aset.
“Rina dewiyanti, menyampaikan kepada perwakilan Aliansi, seolah pembelaannya dengan menyampaikan regulasi dan teknik dalam proses penelusuran. Menurut kami, perkataan itu seolah menghindar dari tanggung jawab seorang kepala dinas yang mengelola Aset dan Keuangan Daerah,” tegasnya.
Massa juga diketahui akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dan lebih besar.
“Kami para Aktivis, Ormas, LSM, dan Media yang tergabung dalam Aliansi Pamungkas Banten akan lakukan Aksi Unjuk Rasa jilid lll besar-besaran pada hari Kamis (8/8/2024) nanti,” tutup Babay. | tim
