Update Cepat
Beranda » Berita » TPPO di Sulsel Terbongkar, Polisi Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

TPPO di Sulsel Terbongkar, Polisi Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Indonesianpost.id, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengungkap tiga perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan sejumlah korban yang diduga menjadi sasaran praktik perdagangan manusia, termasuk calon PMI yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.

Pengungkapan tiga perkara tersebut dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulsel melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva, mengungkapkan penanganan tiga perkara tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026).

Osva menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindak pidana perdagangan orang maupun eksploitasi manusia, terutama yang melibatkan perempuan, anak, dan kelompok masyarakat rentan.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat sekaligus bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Tampil di Singapura, Taruna Ikrar Paparkan Transformasi BPOM Menuju Regulator Farmasi Kelas Dunia

“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Osva.

Ia menambahkan, setiap orang yang terbukti terlibat dalam praktik perdagangan manusia maupun eksploitasi akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Meski demikian, seluruh tahapan penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hasil kegiatan KRYD periode 13-19 November 2026 serta pengembangan penanganan perkara sejak Oktober, Polda Sulsel mencatat tiga laporan polisi terkait dugaan TPPO dan pelanggaran perlindungan PMI.

Dua perkara di antaranya berkaitan dengan dugaan perekrutan dan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara nonprosedural menuju Sarawak, Malaysia. Sementara satu perkara lainnya menyangkut dugaan eksploitasi seksual di Kabupaten Bantaeng.

Kasus pertama terungkap di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 01.00 Wita.

Quick Win Polda Sulsel Ungkap 581 Kasus Narkoba, Ribuan Tersangka Dibekuk

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyelamatkan dua perempuan berinisial NS dan LN yang diduga direkrut untuk bekerja di Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming mendapatkan gaji tinggi.

“Keduanya diduga direkrut untuk bekerja di Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming memperoleh gaji tinggi,” ungkap Osva.

Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial MDI bersama rekannya. Sementara satu orang lainnya berinisial IQ masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/A/6/XI/SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.

  1. Perekrutan Empat Calon PMI Digagalkan di Bandara Hasanuddin

Perkara kedua terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 13.00 Wita.

Kapolda Sulsel Gandeng Pengusaha Serap Tenaga Kerja Terlatih, Tekan Pengangguran

Polisi menggagalkan dugaan pemberangkatan empat calon PMI berinisial MR, JM, MH, dan AA yang diduga akan dikirim secara ilegal menuju Sarawak, Malaysia.

Dalam menjalankan aksinya, para terduga pelaku diduga menggunakan modus perekrutan tenaga kerja dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri kepada calon PMI.

“Modus yang digunakan dalam perkara ini serupa dengan kasus di Gowa, yakni merekrut calon pekerja dengan tawaran pekerjaan di luar negeri,” jelas Osva.

Penyidik telah menetapkan Ahmad Nur sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sementara dua orang lainnya, masing-masing berinisial Ian dan Abi, masih menjalani proses penyelidikan.

Perkara ini tercatat dalam laporan polisi LP/A/5/X/2026 SPKT Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.

Selain dua perkara pengiriman PMI ilegal, Polda Sulsel juga mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi seksual di Kabupaten Bantaeng.

Kasus ketiga tersebut ditangani Satreskrim Polres Bantaeng pada Rabu (18/11/2026). Peristiwa dugaan tindak pidana itu terjadi di kawasan Lasepang, Kabupaten Bantaeng.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial HD. Dia diduga merekrut sekaligus menampung korban berinisial AL untuk kemudian dieksploitasi secara seksual sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/A/10/XI/2026 Satreskrim Polres Bantaeng.

Atas dugaan perbuatan dalam ketiga perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Osva menyebutkan, para tersangka terancam pidana penjara minimal tiga tahun hingga maksimal 15 tahun. Mereka juga dapat dikenakan pidana denda mulai Rp120 juta sampai Rp600 juta.

“Para pelaku terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, mereka juga dapat dikenakan denda mulai Rp120 juta hingga Rp600 juta,” tegasnya.

Penyidikan Masih Berjalan, Korban Mendapat Perlindungan

Saat ini, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bantaeng masih melakukan pendalaman serta melengkapi berkas perkara untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

Sejumlah alat bukti telah dikumpulkan, di antaranya keterangan saksi, korban, saksi ahli, serta keterangan para tersangka.

Dalam proses penanganan perkara, Polda Sulsel juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulsel, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Dinas Sosial.

Koordinasi lintas instansi tersebut dilakukan guna memastikan para korban memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.

Setelah seluruh kelengkapan penyidikan terpenuhi, berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut.

Osva menegaskan, upaya pemberantasan TPPO tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Langkah preventif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja ilegal, khususnya tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati sebelum menerima tawaran bekerja ke luar negeri agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

(Rudy).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *