Indonesianpost.id, Makassar- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) yang dioplos ke tabung gas nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AA (47).
Pengungkapan kasus ini dilakukan di sebuah lokasi di Jalan Perdamaian 1, BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam Konfrens pers Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulsel terkait dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi serta perlindungan konsumen.
“Pelaku diduga melakukan pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AA diduga telah menjalankan praktik pengoplosan sejak Agustus 2026 hingga November 2026. Gas LPG 3 kg diperoleh dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dan toko campuran.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan peralatan khusus untuk memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
Penyidik menjelaskan, proses pemindahan gas dilakukan dengan menggunakan alat transfer, selang, serta metode pendinginan menggunakan es batu atau air untuk memperlancar aliran gas antartabung.
Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 100 tabung gas LPG 3 kg, enam tabung gas ukuran 5,5 kg, dan 21 tabung gas ukuran 12 kg.
Selain itu, petugas turut mengamankan dua unit timbangan, alat transfer gas, selang, baskom karet, sekitar 50 segel tabung berwarna putih dan kuning, serta satu unit mobil pikap warna hitam yang diduga digunakan untuk mengangkut tabung gas.
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada Minggu (8/11/2026) terkait dugaan praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di kawasan Tamalanrea.
Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik Subdit I Indagsi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi dan menemukan aktivitas yang diduga merupakan praktik pengoplosan gas LPG.
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.
Selain itu, pelaku juga disangkakan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
Pertamina Ingatkan Bahaya Gas Oplosan
Di sisi lain, perwakilan Humas Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Herdiyanto, mengapresiasi langkah Polda Sulsel melalui Ditreskrimsus yang berhasil mengungkap dugaan praktik pengoplosan gas LPG tersebut.
Menurut Lilik, lokasi yang digunakan pelaku sebelumnya merupakan pangkalan LPG bersubsidi 3 kg. Namun, pangkalan tersebut diketahui sudah tidak aktif sejak 2023 dan tidak lagi mendapatkan penyaluran LPG 3 kg dari PT Angin Laut.
Dia menegaskan praktik pemindahan atau pengoplosan gas LPG secara tidak sesuai standar sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Pengoplosan seperti ini sangat berbahaya. Proses pemindahan gas yang tidak sesuai standar keselamatan berpotensi menimbulkan kebakaran,” ujarnya.
Lilik menjelaskan Pertamina memiliki standar operasional dan prosedur khusus dalam proses distribusi LPG, mulai dari pengadaan hingga pengisian tabung di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Gas LPG yang berasal dari impor maupun kilang terlebih dahulu dikirim menggunakan kapal laut menuju depot LPG, termasuk depot yang berada di kawasan Bosowa dan ITEM.
Selanjutnya, LPG disalurkan ke SPBE untuk dilakukan pengisian tabung sesuai standar keselamatan yang berlaku.
Setelah proses pengisian selesai, LPG kemudian didistribusikan melalui agen hingga sampai kepada masyarakat.
Dia mengimbau masyarakat tidak menggunakan tabung LPG hasil pemindahan atau pengoplosan secara ilegal karena proses tersebut tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan Pertamina.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG melalui jalur distribusi resmi demi menjaga keselamatan serta mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi.
(Rudy).
Komentar