Politik
Beranda / Politik / Sumpah Pemuda 2026 Jadi Momentum Perkuat Persatuan, Mahasiswa Diajak Jaga Kamtibmas

Sumpah Pemuda 2026 Jadi Momentum Perkuat Persatuan, Mahasiswa Diajak Jaga Kamtibmas

Indonesianpost.id, Makassar— Serum Institut bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FIS-H Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar diskusi publik bertema “Menatap Masa Depan Bangsa: Membaca Arah, Akselerasi dan Optimisme Pembangunan Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Jolin Makassar, Rabu (28/10/2026). Dengan dihadiri mahasiswa dari berbagai kampus.

Berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026, kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta menyikapi dinamika isu yang berkembang secara bijak.

Diskusi tersebut menghadirkan lima narasumber, yakni Prof. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.; Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR, S.E., M.M.; Dr. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.; Dr. Haerul, S.Pd., M.Pd., Si.; serta Prof. Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si. Plt Presiden BEM UNM, Intan Maharani, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Umum HIMAGARA FIS-H UNM periode 2026–2027, Afirah Dwi Rahmadani N., menyampaikan sambutan pembuka. Diskusi dipandu oleh Rizky Randa Tonapa, pengurus HIMAGARA FIS-H UNM periode 2026–2027.

Refleksi Sumpah Pemuda dan Tanggung Jawab Generasi Muda

Kumpul Bersama Masyarakat di Kabupaten Gowa, Kapolda Sulsel Ajak Warga Berperan Aktif Jaga Kamtibmas

Momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, membangun kesadaran kebangsaan, dan berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan nasional.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber memberikan perspektif dari bidang keilmuan masing-masing mengenai pembangunan, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan peran masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.

Prof. Dr. Nur Hidayah: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan

Pembangunan nasional perlu memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan. Aspek pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

“Pembangunan bangsa harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Momentum Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa kemajuan Indonesia membutuhkan generasi muda yang sehat, terdidik, berdaya saing, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa,” kata Prof Yaya, sapaan akrabnya.

Aktivis Disabilitas Temui Deng Ical, Minta Seleksi KND Transparan dan Akuntabel

Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR: Kebijakan Publik Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Kebijakan pemerintah perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

“Kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perlu dilakukan secara konsisten agar pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” tutur Yusuf Alfian.

Dr. Andi Ali Armunanto: Stabilitas Membutuhkan Partisipasi Bersama

Tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Perbedaan pandangan perlu disikapi melalui dialog dan komunikasi yang terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Sekjen BEM UIT Ajak Warga Tak Terprovokasi Isu Liar Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran

“Stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan generasi muda perlu membangun komunikasi yang sehat serta mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan agar persatuan tetap terjaga,” kata Ali Armanto.

Dr. Haerul: Pelayanan Publik dan Birokrasi Harus Efektif

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan tata kelola birokrasi yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan program pemerintah.

“Percepatan pembangunan harus didukung birokrasi yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Program pemerintah perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel agar benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” terangnya.

Prof. Dr. Risma Niswaty: Penguatan Kelembagaan Mendukung Pembangunan

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan.

“Pembangunan membutuhkan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan koordinasi yang baik. Evaluasi secara berkelanjutan juga penting agar setiap program dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, HIMAGARA FIS-H UNM mendorong agar semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai peringatan historis, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, dan mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *